Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul dari masyarakat adalah apakah pas foto di KTP-el boleh diganti? Pergantian pas foto pada KTP-el diperbolehkan, tetapi dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Elektronik. Kapan Pas Foto di KTP-el Bisa Diganti? Berdasarkan Pasal 13 Permendagri ...

Berikut cara aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan e-KTP secara online.  IKD bukan pengganti e-KTP, akan tetapi hanya merupakan digitalisasi untuk e-KTP. Dengan digitalisasi e-KTP, masyarakat akan mudah melakukan transaksi pelayanan publik atau privat melalui gawai atau telepon genggam. IKD sendiri mempunyai fungsi sebagai bukti identitas, autentikasi identitas serta otorisasi identitas. Implementasi IKD dimulai untuk umum sejak awal 2023. Sebelumnya, IKD diujicobakan pada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ...

Dalam waktu sebulan terakhir ini, tercatat ada dua kali aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPR RI Senayan yang dilakukan oleh para Kepala Desa, Perangkat dan BPD. Mereka tergabung dalam KIB (Kades Indonesia Bersatu) yang terdiri dari DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS( Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI ( Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ...

Sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya, koalisi 8 organisasi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD hari ini kembali mengepung gedung DPR RI di Senayan untuk mendesak disahkannya revisi Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Delapan organisasi itu adalah DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS( Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), ...

Menindaklanjuti aksi bersama yang dilakukan pada hari Kamis, 23 November 2023, para Kepala Desa, Perangkat Desa, serta BPD berencana akan kembali melakukan aksi damai serupa ke Gedung DPR RI di Senayan pada hari Selasa, 5 Desember 2023. Aksi damai itu dimaksudkan untuk mendorong DPR RI segera mengesakan revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang di antara isinya adalah mengenai masa jabatan Kepala Desa dan kejelasan status serta kesejahteraan Perangkat Desa. Berdasarkan surat edaran yang beredar luas di kalangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, ...